PURWOREJO, Pelita.co – Memasuki penghujung tahun anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh pekerjaan infrastruktur yang saat ini tengah berlangsung. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Purworejo, Suranto, Jumat (28/11/2025).
Menurut Suranto, pihaknya terus mempercepat penyelesaian pekerjaan kontraktual yang dikerjakan bersama penyedia jasa. Hingga akhir Oktober, progres fisik mencapai 57,63 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 68,42 persen.
“Artinya ada deviasi positif sebesar 10,79 persen. Secara fisik beberapa pekerjaan sudah selesai, tetapi pembayarannya masih menunggu kelengkapan persyaratan teknis, hasil uji laboratorium, dan administrasi kontrak,” jelasnya.
Suranto menyebut progres yang tampak lebih lambat dibanding tahun 2024 disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat pada awal tahun yang menunda pelaksanaan proyek. Pekerjaan baru dapat berjalan penuh setelah Lebaran, sekitar April–Mei.
“Dengan waktu kerja yang lebih pendek, teman-teman di BPKOM bersama penyedia jasa telah menyusun skema percepatan. Insyaallah seluruh kegiatan dapat diselesaikan pada akhir Desember,” imbuhnya.
Dinas PUPR mengalokasikan anggaran Rp49.650.225.000 untuk peningkatan berkala dan peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan dengan total panjang 14,123 kilometer.
Beberapa ruas jalan yang kini dalam tahap penyelesaian tersebar di hampir seluruh kecamatan, di antaranya:
Jalan Katamso di Kecamatan Purworejo.
Jalan Lugusobo di Kecamatan Gebang.
Kaliglagah–Wonosido di Kecamatan Pituruh.
Jalan Diponegoro di Kecamatan Ngombol.
Kalirejo–Hargorejo di Kecamatan Bagelen.
Mranti–Bulus penghubung Mranti–Gebang.
Kalijambe–Cacaban Lor di Kecamatan Bener.
Kalimeneng–Purbayan di Kecamatan Kemiri dan
Tursinon–Dilem di Kecamatan Kemiri.
Sementara itu, ruas Klepu–Pituruh dan Diponegoro Kecamatan Purwodadi didanai dari APBD Provinsi.
Pekerjaan lain yang juga sedang berjalan adalah rehabilitasi ruas jalan dr. Wilopo dari Kelurahan Doplang hingga Kelurahan Meranti, serta rekonstruksi jalan Bruno–Berondong–Watuduwur di Kecamatan Bruno.
Sebagian besar ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan pusat kecamatan, wilayah ekonomi, dan sentra pertanian.
Selain jalan utama, Dinas PUPR juga meningkatkan standar jalan poros desa yang kini memiliki fungsi dan intensitas lalu lintas setara jalan kabupaten. Tiga ruas prioritas hasil musrenbang kecamatan yang ditangani tahun ini adalah:
Plandi–Tlogokorejo–Kesugihan, sepanjang 730 meter (Purwodadi)
Kaliwatu–Keranggan–Ngandong, sepanjang 280 meter (Butuh)
Candi Dukuh Sinan–Candi Ngasinan, sepanjang 233 meter (Banyuurip)
Selain itu, ruas Gowong–Watuduwur telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten karena memenuhi kriteria fungsi dan volume lalu lintas.
Total anggaran penanganan jalan poros desa mencapai Rp2.152.500.000 dari APBD Kabupaten.
Selain itu ada dua jembatan vital juga dibangun pada tahun anggaran ini, masing-masing bernilai Rp3 miliar yaitu:
Jembatan Malangrejo, Kecamatan Banyuurip (panjang 14 meter) dan Tlepok 1 – Tamansari- Sembaon – jembatan penghubung (panjang 12 meter). Total panjang jembatan mencapai 26 meter. Pembangunan keduanya diprioritaskan karena menjadi jalur utama masyarakat dan area produksi.
Pemkab Purworejo juga kembali menyalurkan dukungan infrastruktur melalui program pengaspalan halaman Asrama BTN 412. Proyek hibah senilai Rp350 juta ini mencakup pengerjaan sepanjang 406 meter dengan lebar 2,5 meter.
Untuk peresmian terang Suranto, direncanakan bertepatan dengan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Purworejo tahun 2026, menyesuaikan agenda resmi panitia peringatan.
Hingga saat ini, progres keseluruhan pekerjaan infrastruktur disebut hampir 100 persen. Pemerintah optimistis seluruh paket pekerjaan rampung pada akhir Desember 2025.
“Kami optimis Desember ini harus 100 persen. Semua harus tuntas,” tegas Suranto.
Sedangkan di bidang Cipta Karya, ada tiga kegiatan yang tengah diselesaikan meliputi:
1. Rehabilitasi/pembangunan Kantor Kelurahan Cakrep Lor
2. Pembangunan Kantor Kelurahan Katerban, Kecamatan Kutoarjo dan
3. Pembangunan mushola dan penyelesaian landscape halaman DPRD.
Musim hujan menjadi tantangan bagi para pelaksana di lapangan. Pekerja diminta lebih cermat dalam mengatur waktu kerja agar kualitas tetap terjaga.
“Idealnya pekerjaan dilakukan pukul 08.00–16.00. Namun saat cuaca ekstrem harus fleksibel. Kalau perlu mulai jam 6 pagi, ya kerjakan. Sore pun dapat diperpanjang bila kondisi memungkinkan,” jelasnya.
Demi menjamin mutu, seluruh pekerjaan konstruksi telah melalui pengujian UPTD Laboratorium Konstruksi. Setiap material diuji sebagai bagian dari penjaminan kualitas sebelum pembayaran dilakukan.
“Kami memiliki laboratorium sendiri yang telah difasilitasi APBD sejak 2023. Seluruh data teknis dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk pemeriksaan internal seperti Inspektorat dan BPK maupun pemeriksaan eksternal lainnya,” pungkas Suranto.
