TANGERANG,Pelita.co – Proyek pemeliharaan jalan hotmix menuju Makam Binong di RW 03, Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan publik,
Pekerjaan yang diduga merupakan bagian dari (pagu dewan) pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Gerindra, Abdul Qodir, dinilai sarat menyimpan banyak kejanggalan dan tidak transparan sejak awal
Dan pekerjaan tersebut tercatat sebagai paket Penunjukan Langsung (PL) Kecamatan Legok, Namun dalam pelaksanaannya, proyek yang seharusnya mengutamakan kualitas demi akses menuju area pemakaman itu justru menampilkan sejumlah indikasi penyimpangan.
Dalam pantauan pegiat kontrol di lokasi pada Senin, 8 Desember 2025, ditemukan dugaan kuat bahwa spesifikasi pekerjaan tidak sesuai juknis. Terutama lapisan hotmix tampak terlihat tipis dan jauh dari kelayakan standar ketebalan Hotmix proyek pemeliharaan jalan pada umumnya.
Indikasi lainnya yang mencuat adalah dugaan pengurangan tonase material, yang berpotensi dilakukan demi memperoleh keuntungan dari selisih penggunaan bahan. Lebih ironisnya bahwa proyek berjalan tanpa memasang papan keterangan informasi publik (KIP)
“Bagaimana publik bisa mengawasi kalau papan proyek saja tidak dipasang?” Cetus seorang pegiat kontrol yang meninjau lokasi.
Sementara itu LSM KOMPARASI ( Komite Pemerhati Aspirasi Rakyat Indonesia), Junaedi , turut memberikan tanggapan keras terkait kondisi proyek tersebut. Menurutnya, ketebalan hotmix yang tampak sangat tipis mengindikasikan adanya praktik yang tidak sesuai spesifikasi.
“ Kalau ketebalan Hotmix itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya Kualitasnya di pastikan tidak akan bertahan lama. Jalan cepat rusak karena hotmix akan mudah retak , Imbasnya nanti masyarakat yang dirugikan. Kalau sudah seperti itu, maka patut diduga ada upaya mencari keuntungan semata dari oknum pelaksana,” tegas Juned
Ia juga menyoroti adanya potensi pengurangan tonase material sebagai modus klasik dalam proyek jalan yang rawan dimainkan.
Juned menegaskan ketiadaan papan keterangan informasi publik (KIP) saat pekerjaan berlangsung menandakan seolah lemahnya fungsi Pengawasan dari pihak Kecamatan
” Pekerjaan ini di biayai dari pajak rakyat maka dalam pelaksanaannya pun harus selaras dengan transparansi tujuannya agar seluruh elemen masyarakat bisa turut serta mengawasi, Dan ketiadaan KIP saja di lokasi itu membuktikan kalau pengawas kecamatan bekerja kurang sigap dan tegas, ” tegasnya menambahkan
Proyek yang dibangun dari uang rakyat tersebut seharusnya bisa menghadirkan manfaat, bukan menghadirkan daftar masalah. Ketika kualitas pekerjaan menjadi sorotan, KIP di abaikan dan pengawasan lemah, Hingga menimbulkan nalar dan krisis kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan, Kini publik menanti langkah tegas dari aparat Kecamatan Legok, Inspektorat, dan anggota dewan untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap pekerjaan Hotmix tersebut.
