TANGERANG,Pelita.co – Proyek pembangunan Balai Penyuluh KB Sukadiri yang didanai dari APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025 senilai Rp 346 juta, dengan nama proyek “Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Balai Penyuluh KB Sukadiri)”, menjadi sorotan karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Proyek yang dikerjakan oleh CV Danial Putra dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender ini, menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan pengawasan.
Dalam pantauan awak media di lokasi proyek, ditemukan indikasi bahwa kedalaman pondasi bangunan terlihat terlalu rendah dari standar yang seharusnya. Setelah dikonfirmasi kepada para pekerja, Baru terlihat adanya perbaikan yang dilakukan pada kedalaman pondasi tersebut. Perbedaan kedalaman begitu mencolok terlihat jelas karena sebagian besar pondasi sudah terpasang batu kali sebelum perbaikan dilakukan.
Salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut dan hanya bertugas sebagai pekerja harian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek.
” Saya tidak tahu kang siapa pelaksana maupun Bos proyek ini, Saya hanya kerja dan di suruh perbaiki galian saja” Ujarnya
Anehnya saat pekerja itu di konfirmasi kembali soal perbedaan saat perbaikan galian sedangkan pondasi lainnya terlihat rendah namun sudah di pasang batu kali, Ia pun tak bisa menjawab
Pengawas dari dinas terkait yang kebetulan ada di lokasi Noval, memberikan keterangan terkait spesifikasi pondasi,
” ketinggian pondasi dari dasar adalah 80 cm, dengan estimasi kedalaman di dalam pondasi 25 cm dan tinggi pondasi 55 cm. Lebar pondasi atas adalah 30 cm dan lebar pondasi bawah 60 cm” Jelasnya. Namun, temuan di lapangan menimbulkan keraguan apakah spesifikasi ini benar-benar dipenuhi.
Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas bangunan dan potensi masalah di kemudian hari. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat melakukan investigasi mendalam dan memastikan bahwa proyek ini dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, demi kepentingan dan keamanan bersama.
Proyek yang didanai dari uang rakyat ini seharusnya menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang transparan dan berkualitas. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran spesifikasi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
