PURWOREJO,pelita.co, – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan literasi transaksi non-tunai. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar kegiatan Literasi Masyarakat tentang Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo itu diikuti sekitar 72 peserta. Mereka terdiri dari kepala desa dan lurah, perangkat desa maupun kelurahan, serta perwakilan RT dan RW se-Kecamatan Kutoarjo.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si., yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Menurutnya, seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah wajib dilakukan secara non-tunai sebagai langkah untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Transaksi non-tunai merupakan sistem yang wajib diterapkan dalam seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir risiko korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Dion.
Ia menjelaskan, implementasi ETPD memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran digital seperti Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), QRIS, hingga Virtual Account. Karena itu, kepala desa beserta perangkat desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi APBDes dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Pemkab Purworejo Resmikan Rumah Singgah Gratis di Yogyakarta, Ringankan Beban Pasien Rujukan
“Saya berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa dapat memastikan setiap transaksi APBDes berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari celah penyimpangan. Peran aktif pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan elektronifikasi transaksi di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bank Jateng Cabang Purworejo, Totok Kusmintarjo, menyatakan dukungan penuh terhadap program ETPD melalui penyediaan layanan perbankan digital, pengembangan kanal pembayaran, hingga edukasi kepada masyarakat.
Menurut Totok, transformasi digital di sektor keuangan hanya dapat berjalan optimal apabila didukung sinergi antara pemerintah, lembaga perbankan, Bank Indonesia, dan masyarakat.
“Bank Jateng akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Bank Indonesia guna menghadirkan layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, SP., MM., menjelaskan bahwa kegiatan literasi tersebut bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai manfaat transaksi digital sekaligus mendorong perubahan budaya dari penggunaan uang tunai menuju less cash society.
Melalui peningkatan literasi, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, tetapi juga mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan risiko kebocoran anggaran, serta memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemkab Purworejo berharap kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat dapat mempercepat transformasi digital di bidang keuangan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta mendukung terciptanya Purworejo yang maju, inklusif, dan sejahtera.
Baca Juga: Pemkab Purworejo Salurkan Hibah Rp150 Juta untuk Empat Organisasi Kemasyarakatan
