MANGGARAI NTT, Pelita.co- Bupati Manggarai NTT, Herybertus Nabit merespon polemik yang menyebut proses administrasi sejumlah penerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK) Paruh waktu tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai aturan yang berlaku
Terkait hal tersebut Bupati Hery Nabit menegaskan bahwa seluruh proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan sesuai mekanisme, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas
Bupati menjelaskan bahwa seluruh tahapan administrasi dan verifikasi telah dilakukan secara prosedural oleh perangkat daerah terkait
Pemerintah daerah memastikan tidak terdapat unsur kesengajaan dalam proses tersebut untuk meloloskan pihak tertentu
“Semua sudah diproses melalui mekanisme yang sesuai. Tidak ada kesengajaan apa pun dalam tahapan yang dilakukan. Jika terdapat hal-hal di luar prosedur, tentu akan kita lihat dan nilai kembali secara objektif,” tegas Bupati di ruang kerjanya, Jumat 13 Februari 2026
Terkait isu yang berkembang, Bupati menyampaikan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan keterangan resmi
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Manggarai tetap membuka ruang klarifikasi apabila diperlukan pendalaman lebih lanjut
“Semua OPD sudah memberikan keterangan. Jika diperlukan, kita akan lakukan pendalaman kembali. Kita ingin semua pihak terbuka dan berani memberikan klarifikasi,” ujarnya
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi serta memastikan proses PPPK Paruh Waktu berjalan objektif
Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai yang menyebut adanya “kejahatan besar” dalam proses PPPK, Bupati menilai tudingan tersebut bersifat tergesa-gesa dan belum melalui proses klarifikasi yang tuntas
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati fungsi pengawasan DPRD, namun seluruh tahapan seleksi PPPK telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai menghormati setiap proses klarifikasi yang dilakukan aparat penegak hukum
Apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum
“Kalau proses klarifikasi sudah selesai dan ada temuan, tentu akan kita proses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional,” katanya
Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen menjaga integritas tata kelola kepegawaian serta memastikan setiap kebijakan berpijak pada prinsip keadilan
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah juga telah mendistribusikan rilis resmi kepada media untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat dan tidak menimbulkan spekulasi
