MANGGARAI NTT, Pelita.co- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025
Ini merupakan opini WTP ke-8 yang diraih pemerintah kabupaten Manggarai secara berturut turut dari BPK RI provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Dokumen laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2025 ini diterima langsung Bupati Manggarai, Herybertus Nabit di gedung BPK RI perwakilan provinsi NTT di Kupang, Selasa (26/05/2026)
Turut hadir mendampingi Bupati Manggarai dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, Robertus Cassidy Bosko, dan Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai Dra. Fransiska N. Ngarung
Dalam kesempatan itu Bupati Manggarai, Herybertus Nabit mendapat kehormatan menyampaikan sambutan mewakili seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di hadapan para pejabat BPK RI NTT dan seluruh kepala daerah se provinsi NTT itu, Hery Nabit mengatakan bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK bukan sekadar kewajiban konstitusional tahunan tetapi juga menjadi instrumen evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Ia menilai proses audit oleh BPK RI dapat memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah terhadap beberapa hal, antara lain; untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan, menilai akuntabilitas penggunaan anggaran, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Capaian tersebut menurutnya merupakan tanggung jawab moral pemerintah yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat
“Predikat WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya
Hery Nabit menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan tepat waktu
Meski begitu Ia mengakui bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin dinamis dan kompleks, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas
Namun Ia menyebut keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan aspek akuntabilitas keuangan, transparansi anggaran, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi utama tata kelola keuangan daerah
Di tengah keterbatasan itu kata Hery Nabit, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat
Karena itu Ia berharap sinergitas antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan NTT terus diperkuat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
“Semoga kerja sama dan sinergi ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah kami masing-masing,” ungkapnya
Atas nama seluruh kepala daerah se provinsi NTT, Hery Nabit menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI NTT atas integritasnya
“Atas nama seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Perwakilan BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme,” ujar politis PDIP yang kini menjabat sebagai Bupati Manggarai periode kedua
Sumber: Bidang KIP Diskominfo Kabupaten Manggarai
