Oleh: Muh. Husain Sanusi
(Pemerhati Pendidikan Pesantren)
Suatu ketika, dalam sebuah kesempatan yang tenang namun penuh beban pikiran, saya memberanikan diri bertanya langsung kepada KH. Imam Jazuli.
Sebuah pertanyaan yang mungkin mewakili kegelisahan banyak orang yang mencintai beliau:
“Kiai, tidakkah panjenengan khawatir ketokohan panjenengan akan luntur akibat kritik-kritik tajam yang selalu ‘update’ panjenengan sampaikan melalui media sosial? Apakah panjenengan tidak merasa takut jika Pesantren Bina Insan Mulia akan ditinggalkan santri dan walisantri hanya karena kevokalan panjenengan di ruang publik?”
Mendengar itu, beliau tidak menunjukkan gurat kecemasan.
Sebaliknya, dengan ketenangan seorang pejuang yang sudah meyakini dirinya untuk memegang sebuah prinsip, beliau memberikan jawaban yang melampaui logika pragmatis.
Bagi KH. Imam Jazuli, keberadaan santri dan besarnya pesantren bukanlah alat tawar politik, melainkan amanah pendidikan yang harus dijaga kesuciannya dari kepentingan sektarian.
Dari sinilah, sebuah pelajaran besar tentang pendidikan politik bermula.
*Pesantren BIMA: Kokoh di Atas Kualitas, Melampaui Isu Politik*
Para walisantri Bina Insan Mulia (BIMA) tidak perlu merasa khawatir atau ragu terhadap pernyataan-pernyataan vokal KH. Imam Jazuli di media sosial.
Dinamika pemikiran beliau di ruang publik sama sekali tidak mereduksi apalagi mengganggu stabilitas operasional pesantren.
Justru, sikap kritis beliau adalah cerminan dari kecerdasan intelektual yang juga ditanamkan dalam kurikulum pesantren.
Hingga saat ini, BIMA tetap tegak berdiri sebagai pesantren favorit yang unggul secara kompetitif.
Fokus utama lembaga ini tetap konsisten pada kualitas pengajaran dan prestasi akademik.
Alih-alih terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik, BIMA justru semakin memantapkan diri dalam mencetak output santri yang mendunia.
Ribuan beasiswa yang telah dinikmati oleh para santri adalah bukti nyata bahwa dedikasi KH. Imam Jazuli terhadap masa depan anak didik jauh melampaui aktivitas politiknya.
Kesuksesan lulusan BIMA yang kini tersebar di berbagai belahan dunia—mulai dari Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, hingga Turki di kawasan Timur Tengah, serta Tiongkok, Taiwan, hingga negara-negara Eropa—adalah jawaban telak atas segala keraguan yang diembuskan oleh para hatters.
Kepercayaan dunia internasional terhadap kualitas lulusan BIMA menunjukkan bahwa manajemen pendidikan di bawah kepemimpinan beliau berjalan dengan standar profesionalisme yang sangat tinggi.
*Inklusivitas Politik: Menghargai Keragaman Walisantri*
Secara sosiologis, KH. Imam Jazuli sedang meredefinisi hubungan kiai dan santri menjadi lebih emansipatoris.
Beliau menegaskan bahwa loyalitas terhadap pesantren tidak berarti penyeragaman pilihan politik.
Di BIMA, walisantri diberikan kebebasan penuh untuk memiliki preferensi politik yang berbeda dengan sang pengasuh.
Beliau memposisikan walisantri sebagai mitra yang setara dan berdaya dalam menentukan pilihan tanpa tekanan struktural.
Bukti nyata dari sikap ini terlihat jelas pada momentum Pilpres dan Pileg lalu.
Meskipun KH. Imam Jazuli dikenal aktif sebagai motor penggerak politik kultural, beliau tidak pernah sekalipun mengeluarkan surat maklumat atau perintah instruksional yang mewajibkan walisantri mengikuti pilihan politiknya.
Statemen beliau mengenai “Warga NU Wajib ber-PKB” adalah gagasan ideologis untuk konsumsi publik luas, bukan paksaan bagi wali muridnya. Slogan tersebut hanya ditujukan kepada warga NU bukan Walisantri BIMA.
Maka tak heran, latar belakang politik walisantri di BIMA sangatlah beragam; mulai dari simpatisan PKB, Golkar, PDI Perjuangan, hingga partai lainnya.
Bahkan, beliau menunjukkan kedermawanan politik yang luar biasa: jika ada walisantri yang mencalonkan diri dalam Pilkada atau Pileg, KH. Imam Jazuli bersedia membantu dan mendoakan tanpa memandang sekat partainya.
Ini adalah level tertinggi dari sebuah komitmen demokrasi di lingkungan pesantren.
*Integritas: Selesai dengan Urusan Materi*
Salah satu pilar yang memperkokoh posisi kritis KH. Imam Jazuli adalah kemandirian finansial yang absolut.
Beliau menunjukkan integritas luar biasa dengan konsisten menolak menerima infak, sedekah, wakaf, maupun hadiah dari pihak manapun—baik walisantri maupun aktor politik.
Seluruh sumber daya dikerahkan secara mandiri untuk pengembangan pesantren.
Kerelaan beliau menggunakan dana pribadi demi menegakkan prinsip menjadi bukti kuat bahwa KH. Imam Jazuli telah “selesai” dengan urusan materi.
Integritas inilah yang membuat suara beliau begitu merdeka; beliau bersuara bukan karena pesanan, melainkan karena panggilan idealisme yang tulus.
*Khidmah: Politik sebagai Alat Pelayanan, Bukan Ambisi*
Meski mengasuh lebih dari 5.000 santri, KH. Imam Jazuli tetap memilih jalur kultural.
Selama delapan tahun terakhir, beliau konsisten menjaga jarak dari agenda seremonial yang tidak substansial, kecuali momen-momen krusial yang menyangkut hajat hidup kaum santri, seperti forum-forum strategis PKB atau Presidium MLB.
Ini mempertegas bahwa keterlibatan KH. Imam Jazuli dalam lingkaran kritis PBNU bukanlah upaya mengejar jabatan.
Sebaliknya, ini adalah bentuk khidmah (pelayanan) untuk memastikan organisasi tetap berada di atas rel yang benar.
Beliau memilih jalan berisiko demi memastikan rumah besar NU tetap menjadi pengayom bagi pesantren dan aspirasi politik kaum santri.
KH. Imam Jazuli adalah potret kiai muda yang memiliki pendirian baja. Beliau mengajarkan bahwa politik adalah instrumen pelayanan, bukan tangga pemuas ambisi.
Kritik lantang yang beliau suarakan adalah bentuk cinta yang mendalam terhadap NU.
Bagi para walisantri, tidak ada alasan untuk ragu. BIMA tetap menjadi rumah belajar yang profesional, progresif, dan fokus pada prestasi global.
KH. Imam Jazuli membuktikan bahwa seorang pemimpin bisa memiliki prinsip politik yang tajam di luar, namun tetap menjaga profesionalitas dan memberikan kasih sayang total bagi kemajuan santri-santrinya di dalam.
