TANGERANG,Pelita.co – Potongan video debat Cawapres Pemilu 2024 kembali viral di media sosial, khususnya TikTok, melalui akun HwardcMedia Digital. Dalam video tersebut, Anies Baswedan—yang kala itu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai Paslon Nomor Urut 1—menyuarakan kritik tajam terkait persoalan keadilan di tanah Papua.
Pernyataan Anies yang menyebut bahwa “Damai bukan sekadar tiadanya kekerasan, melainkan hadirnya keadilan”
kini dianggap netizen sebagai cerminan situasi faktual yang sedang terjadi di Papua, khususnya di kawasan Raja Ampat yang kini menjadi sorotan akibat isu eksploitasi tambang nikel.
“Masalah utama bukan hanya tentang kekerasan, bahkan di Jakarta saja pandangan terhadap kekerasan berbeda—ada yang menyebutnya terorisme, separatisme, kriminal. Tapi akar persoalannya tetap satu: tiadanya keadilan,” ucap Anies dalam debat tersebut.
Anies juga menguraikan tiga pendekatan yang menurutnya harus ditempuh untuk membangun perdamaian sejati di Papua:
1. Penyelesaian tuntas terhadap pelanggaran yang telah terjadi,
2. Pencegahan pengulangan dengan menghadirkan keadilan bagi masyarakat lokal, dan
3. Dialog terbuka dengan seluruh elemen secara kooperatif.
Netizen: “Yang Dulu Dianggap Retorika, Kini Terbukti Fakta”
Pernyataan itu kini kembali relevan seiring maraknya pemberitaan mengenai ekspansi pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal kawasan ini dikenal dunia sebagai ikon pariwisata bahari kelas dunia, bukan sebagai lokasi eksploitasi sumber daya tambang.
Netizen ramai membandingkan pernyataan Anies dengan kenyataan di lapangan. Banyak yang menilai bahwa ketimpangan pembangunan, pendekatan represif, dan proyek-proyek ekonomi yang mengorbankan lingkungan serta masyarakat lokal, justru membenarkan kekhawatiran Anies sejak awal.
“Yang dulu dianggap politis dan retoris, kini jadi bukti. Tambang nikel di Raja Ampat adalah ironi dari apa yang disebut pembangunan,” tulis salah satu komentar di TikTok.
Sorotan terhadap eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat menambah deretan panjang kegelisahan masyarakat Papua terhadap model pembangunan yang dinilai top-down dan minim partisipasi warga lokal. Kehadiran investasi besar kerap dibarengi dengan hilangnya ruang hidup, rusaknya ekosistem, dan konflik horizontal di antara warga.
Banyak aktivis lingkungan dan hak asasi manusia mempertanyakan, apakah negara benar-benar mengedepankan keadilan sosial bagi rakyat Papua, atau justru menyerahkan tanah mereka untuk dikapitalisasi atas nama pembangunan nasional.
Pernyataan Anies dalam debat tersebut seolah menjadi pengingat bahwa perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanyalah ilusi sementara.
