PURWOREJO, pelita.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus menggencarkan langkah nyata untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di 11 kabupaten/kota, termasuk di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025).
GPM merupakan bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merespons kenaikan harga komoditas pokok seperti beras dan minyak goreng, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Tahap awal ini kita laksanakan di sebelas kabupaten/kota, bekerja sama dengan JTAB, Bulog, dan Muspida. Ini bentuk penetrasi harga agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tinggi,” jelas Luthfi di lokasi kegiatan.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jateng menggelontorkan subsidi senilai Rp40 juta, dengan total perputaran omzet diperkirakan mencapai Rp300 juta. Komoditas yang disalurkan melalui GPM antara lain:
Beras 10 ton: dari Rp13.500/kg disubsidi menjadi Rp11.000/kg, minyak Goreng 2.000 liter: dari Rp18.000/liter menjadi Rp14.000/liter, telur Ayam Ras 1 ton: dari Rp28.000/kg menjadi Rp24.000/kg,
gula Pasir 500 kg: dari Rp17.500/kg menjadi Rp15.000/kg, bawang Putih 250 kg: dari Rp36.000/kg menjadi Rp28.000/kg, bawang Merah: dari Rp50.000/kg menjadi Rp40.000/kg,
cabai Rawit Merah: dari Rp50.000/ dkg menjadi Rp30.000/kg
Menurut Luthfi, GPM juga menjadi solusi mengatasi kenaikan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya saat tahun ajaran baru dimulai.
“Harga naik bisa karena faktor musiman, seperti sekarang anak-anak masuk sekolah, kebutuhan meningkat. Negara harus hadir,” tegasnya.
Antusiasme warga terlihat tinggi. Estimah, warga Desa Kaliurip, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini.
“Beras, minyak, telur saya beli. Harga lebih murah, selisihnya lumayan dibanding di pasar. Beras 5 kg cuma Rp55 ribu, di luar bisa Rp70 ribu,” ucapnya.
Di sela peninjauan GPM, Gubernur Luthfi juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok. Ia menginstruksikan kepada Satgas Pangan Provinsi Jateng dan Polda Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan ketat.
“Saya imbau masyarakat dan pelaku usaha, jangan coba-coba menimbun bahan pokok. Itu bisa masuk ranah pidana. Satgas pangan akan bertindak tegas,” tegasnya.
Luthfi menyebut, koordinasi dengan kepolisian akan terus ditingkatkan, termasuk operasi dan penindakan bila ditemukan praktik-praktik curang di lapangan.
“Kalau sudah masuk penindakan, itu kewenangan kepolisian. Kita koordinasi dengan Ditreskrimsus, intelijen, dan lainnya. Negara tidak boleh kalah dengan spekulan,” ujarnya.
Ia berharap GPM dapat menjadi role model dalam menjaga kestabilan harga pangan di berbagai daerah. Pemprov Jateng pun berkomitmen untuk memperluas cakupan dan intensitas pelaksanaan GPM di masa mendatang.
> “Melihat antusiasme masyarakat, saya minta GPM ini ditingkatkan. Ini akan jadi model penetrasi harga di seluruh daerah,” pungkasnya.
