MAUMERE NTT, Pelita.co- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Pemprov NTT menggelar Sarasehan Nasional di Maumere membahas obligasi daerah sebagai strategi pembiayaan alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan kemiskinan di NTT
Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” ini berlangsung di Kelimutu Ballroom, Capa Hotel, Maumere, Kamis 12 Februari 2026
Saresehan nasional ini digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Fraksi Partai Golkar bekerja sama dengan Pemprov NTT
Dalam Saresehan tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menyiapkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema obligasi daerah sebagai instrumen investasi publik dan solusi atas keterbatasan fiskal
Forum ini menghadirkan regulator, praktisi keuangan, dan akademisi guna membedah potensi obligasi daerah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan seperti NTT
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa obligasi daerah merupakan bentuk modern dari nilai luhur Pancasila, khususnya semangat gotong royong
“Republik ini berdiri karena Pancasila ditemukan di Ende. Spirit gotong royong jangan hanya muncul saat bencana, tapi harus hadir sejak awal pembangunan. Obligasi daerah adalah partisipasi ekonomi konkret: dari, oleh, dan untuk kita,” tegas Melki
Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpikir kreatif di tengah tren efisiensi dan pemotongan anggaran pusat
Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi daerah dapat diarahkan untuk proyek-proyek produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
Pemprov NTT menargetkan pemanfaatan dana obligasi untuk sektor-sektor vital, antara lain:
Pembangunan dan penguatan infrastruktur pelabuhan (seperti Pelabuhan Paga) guna menekan inflasi, Pengelolaan air minum dan sistem persampahan, Peningkatan fasilitas dan layanan rumah sakit, Pembangunan pasar induk dan infrastruktur produktif lainnya
Meski pertumbuhan ekonomi NTT telah mencapai 5,05% dan angka kemiskinan turun menjadi 17,5%, Gubernur Melki menegaskan bahwa perjuangan belum selesai
Ia berharap NTT menjadi provinsi pertama yang mengeksekusi skema obligasi daerah setelah regulasi nasional disahkan
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, yang membuka acara secara resmi, menekankan pentingnya regulasi setingkat undang-undang guna menjamin kepercayaan investor
“Ini adalah blessing in disguise. Kebijakan Presiden Prabowo mendorong daerah untuk mandiri. Melalui obligasi daerah, kita bisa membiayai proyek produktif seperti rumah sakit, pelabuhan, atau pasar induk yang menghasilkan cash flow untuk meningkatkan PAD,” ungkap Mekeng
Ia menilai bahwa meskipun APBD sejumlah daerah seperti Sikka mengalami peningkatan, angka kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diatasi dengan terobosan pembiayaan
Plt. Sekjen MPR RI yang diwakili Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Anies Mayangsari Muninggar, menyatakan bahwa diskusi pembiayaan daerah memiliki resonansi kuat terhadap ketahanan negara dalam ekosistem fiskal yang dinamis
Ketua Pelaksana kegiatan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa, menegaskan bahwa obligasi daerah bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik
“Obligasi daerah bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan soal tata kelola pemerintahan yang baik dan keberpihakan nyata pada kepentingan masyarakat,” ujarnya
Sarasehan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah se-NTT, pimpinan DPRD, perwakilan BPK, Kementerian Keuangan, Himbara, Kadin NTT, HIPMI, organisasi kemahasiswaan, serta jajaran Setjen MPR RI
Wacana penerbitan obligasi daerah NTT menjadi sinyal kuat transformasi fiskal di wilayah timur Indonesia. Jika regulasi nasional segera rampung, NTT berpotensi menjadi pionir dalam menghadirkan skema pembiayaan kreatif berbasis investasi publik
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi strategi konkret dalam menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di NTT.
Sumber: Biro Adpim Setda Provinsi NTT
