PURWOREJO, pelita.co – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan mendukung kegiatan survei lapangan yang dilaksanakan Komando Distrik Militer (Kodim) 0708 Purworejo dalam rangka tahapan awal rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan survei dilaksanakan pada Jumat (23/1/2026).
Survei lapangan dipimpin langsung oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) 0708 Purworejo, Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja, didampingi Pasiter Kapten Inf Afik Sutanto dan Pasilog Kapten Cba Purwoko, S.Sos., bersama jajaran Kodim 0708 Purworejo.
Kegiatan survei dilakukan di kawasan hutan Perhutani KPH Kedu Selatan, tepatnya di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo, meliputi Petak 96 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Loano, serta Petak 89 dan 90 RPH Gebang.
Lokasi-lokasi tersebut menjadi alternatif lahan yang direncanakan untuk pembangunan satuan Batalyon TP. Dalam survei tersebut, Dandim Purworejo meninjau langsung kondisi medan, akses jalan, kontur lahan, serta lingkungan sekitar kawasan yang direncanakan. Peninjauan ini bertujuan memperoleh gambaran riil di lapangan sebagai dasar pertimbangan sebelum memasuki tahapan perencanaan lebih lanjut.
“Survei ini kami lakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan sebagai bahan pertimbangan sebelum masuk ke tahap perencanaan selanjutnya. Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pertahanan wilayah sekaligus mendukung pembinaan teritorial di Kabupaten Purworejo,” jelas Letkol Inf Ketut Hendra Budihardja.
Kegiatan peninjauan turut didampingi jajaran Kodim 0708 Purworejo, Kepala BKPH Purworejo, serta Kepala Desa Bendosari, Joko Wiyono. Sinergi antara TNI, Perhutani, dan pemerintah desa dinilai penting agar rencana pembangunan dapat berjalan selaras dengan prinsip pengelolaan hutan lestari serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui survei lapangan ini, Kodim 0708 Purworejo bersama Perhutani menegaskan komitmen untuk merencanakan pembangunan satuan teritorial secara matang, terintegrasi, serta berorientasi pada kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
