PURWOREJO, pelita.co – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, menghentikan operasional selama delapan hari kerja, mulai Senin (10/11/2025) hingga Rabu (19/11/2025). Akibatnya, sebanyak 3.160 siswa dari belasan sekolah mulai jenjang TK hingga SMA/SMK tidak menerima jatah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pantauan pelita.co di lokasi menunjukkan gedung SPPG yang berada di Jalan Brigjen Katamso tampak tanpa aktivitas. Pintu gerbang utama sebagai akses masuk juga terlihat digembok.
Koordinator Program MBG Purworejo, Serma Ahmad Widodo, menjelaskan bahwa penghentian operasional terjadi akibat keterlambatan pengajuan proposal dana oleh Kepala SPPG.
“Proposalnya terlambat diajukan sehingga dana tidak bisa dicairkan. Ini kesalahan teknis dari pihak SPPG karena kinerjanya kurang maksimal,” ujarnya, Rabu (19/11/2025) sore.
Widodo menambahkan, keterlambatan pelaporan membuat sistem tidak dapat memproses pencairan dana sesuai jadwal.
“Laporan seharusnya langsung masuk, bukan ditumpuk hingga batas waktu. Mereka kurang memahami sistem pelaporan, sehingga terjadi hambatan,” lanjutnya.
Dampak dari kelalaian tersebut dirasakan oleh ribuan siswa dari sejumlah sekolah, antara lain TK Batik, SDN Ngupasan, SDN Pangenjurutengah, SDN Pangenrejo, SDN Kepatihan, SDN Plaosan, SMP Muhammadiyah, MTsN 1, MAN Purworejo, SMK Batik, dan SMA Muhammadiyah.
Serma Widodo menilai kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila pengelola SPPG lebih cermat.
“Dari awal harusnya sudah di-ACC. Mereka mengira dana turun otomatis, padahal pencairan tetap harus diajukan,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai koordinator SPPG agar meningkatkan kedisiplinan dan kinerja.
“Pertanggungjawaban kalian itu kepada masyarakat. Kalau kinerja tidak maksimal, program MBG tidak akan berjalan baik,” ujarnya.
Widodo menambahkan bahwa pihaknya sudah memberikan berbagai peringatan, termasuk melalui grup WhatsApp.
“Kalau dana operasional habis tetapi pengajuan belum turun, berarti kesalahannya bukan pada yayasan, melainkan pada SPPI yang bertugas,” tandasnya.
