
PURWOREJO, pelita.co, – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan publik. Salah satunya melalui program rehabilitasi dan penataan Gedung Wisma Wibawa yang saat ini digunakan sebagai kantor operasional sementara.

Penataan tersebut dilakukan untuk menghadirkan fasilitas pelayanan keimigrasian yang lebih representatif, nyaman, dan sesuai standar, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah bangunan yang menjadi bagian dari Situs Eks Hoogere Kweekschool (HKS) berstatus Cagar Budaya Peringkat Nasional.
Program rehabilitasi dan renovasi ini didukung anggaran bantuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu sebesar Rp1,5 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pekerjaan penataan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan area luar gedung, penyesuaian ruang pelayanan, fasilitas pendukung operasional, hingga pembangunan ruang detensi imigrasi.
Gedung Wisma Wibawa sendiri memiliki luas bangunan sekitar 430 meter persegi di atas lahan seluas 1.565 meter persegi. Penggunaannya dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Purworejo selama masa transisi, sebelum pembangunan kantor permanen di lahan hibah Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, selesai dilaksanakan.
Dalam proses pengerjaannya, penataan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan keimigrasian yang sebelumnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh fungsi asli bangunan.
Sejumlah pekerjaan meliputi pembangunan pagar depan, penataan halaman, pemasangan paving untuk area parkir dan jalur pedestrian, serta pembenahan taman dan gazebo sebagai ruang tunggu luar.
Sementara di bagian dalam, dilakukan penyesuaian tata ruang untuk mendukung pelayanan paspor, wawancara khusus, pengelolaan dokumen perjalanan dan izin tinggal, ruang intelijen dan penindakan keimigrasian, ruang server, tata usaha, hingga fasilitas toilet bagi masyarakat.
Penambahan ruang detensi imigrasi serta penyesuaian bangunan tambahan di bagian belakang juga masuk dalam paket pekerjaan tersebut.
Meski dilakukan pembenahan cukup menyeluruh, aspek pelestarian bangunan bersejarah tetap menjadi perhatian utama. Kantor Imigrasi Purworejo menerapkan prinsip preservasi, konservasi, dan adaptasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Koordinasi juga telah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk BPKPAD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, telaah perencanaan dan observasi lapangan dilaksanakan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Tengah pada 24 Agustus 2026.
Konsep penataan interior menggunakan material dan sistem yang bersifat reversible atau dapat dibongkar pasang tanpa merusak bangunan induk. Dengan demikian, struktur utama, bahan asli, denah, karakter arsitektur, serta fasad bangunan tetap dipertahankan.
Baca Juga: Tinjau KSTI 2026, Mendiktisaintek Apresiasi Inovasi Bioenergi PTPN IV PalmCo Dukung Ketahanan Energi
Dari sisi pelaksanaan, proyek tersebut mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemilihan penyedia dilakukan melalui mekanisme pengadaan resmi yang terbuka dan kompetitif secara nasional.
Pengawasan pekerjaan juga dilakukan secara berlapis melalui pemeriksaan teknis rutin serta pencocokan antara dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak, spesifikasi teknis, dan perkembangan fisik pekerjaan.
Selain kualitas konstruksi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi perhatian. Kontraktor diwajibkan menerapkan penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk menjamin keselamatan pekerja maupun masyarakat yang berada di lingkungan kantor.
Pengerjaan rehabilitasi dan renovasi tersebut masih berlangsung dengan target penyelesaian sesuai kontrak pada 25 Desember 2026.
Melalui penataan ini, Kantor Imigrasi Purworejo berharap masyarakat Kabupaten Purworejo dan wilayah sekitarnya dapat memperoleh layanan paspor serta izin tinggal yang semakin mudah dijangkau, nyaman, dan tertib.
Pembenahan Wisma Wibawa sekaligus menjadi upaya mengoptimalkan pemanfaatan bangunan bersejarah agar tetap lestari, namun mampu menjalankan fungsi baru sebagai pusat pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.













