PURWOREJO, pelita.co,– DPRD Kabupaten Purworejo bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo menyepakati penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, Raperda tentang Penanggulangan Stunting diputuskan untuk ditarik kembali karena belum dapat dilanjutkan ke tahap penetapan.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026), yang dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dua Raperda yang mendapat persetujuan bersama tersebut meliputi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Adapun Raperda tentang Penanggulangan Stunting harus ditarik kembali setelah memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian, pembahasannya tidak dilanjutkan ke tahapan pembentukan Perda.
Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan mempertimbangkan hasil fasilitasi pemerintah provinsi.
Dalam rapat tersebut, laporan Pansus 12 terkait Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo disampaikan Tursiyati. Sementara laporan Pansus 13 mengenai Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Stunting dibacakan Much Dahlan.
Baca Juga: Porprov Jateng 2026, Purworejo Bidik 20 Besar dan Siapkan Bonus Puluhan Juta bagi Atlet Berprestasi
Tunaryo menegaskan, pembentukan Perda merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD bersama kepala daerah. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, proses pembentukan peraturan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk hasil fasilitasi dari pemerintah provinsi.
Terkait penarikan Raperda Penanggulangan Stunting, Tunaryo menjelaskan bahwa langkah tersebut harus melalui persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, bukan dilakukan secara sepihak.
Sebagai tindak lanjut, rapat paripurna juga mengagendakan penetapan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama.
Penandatanganan tersebut mencakup persetujuan penetapan dua Raperda menjadi Perda sekaligus persetujuan penarikan Raperda tentang Penanggulangan Stunting.
DPRD selanjutnya meminta Bupati Purworejo menindaklanjuti seluruh hasil kesepakatan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: BiosfeRun Jadi Penggerak Wisata Menoreh, Purworejo Diusulkan Jadi Tuan Rumah Tahun Depan
