TANGERANG,Pelita.co – Proyek betonisasi di Kampung Klebet RT 03, RW 03, Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang menuai sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan beton yang baru dua hari selesai dikerjakan itu sudah mengalami retak-retak dan keretakan yang terjadi cukup signifikan, padahal jalan tersebut belum sama sekali digunakan masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, garis-garis retakan terlihat memanjang di beberapa titik. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar teknis yang semestinya. Informasi yang dihimpun menyebutkan proyek tersebut bersumber dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang.
Selain persoalan mutu, proyek ini juga diselimuti masalah transparansi. Papan informasi publik (KIP) yang sebelumnya sempat terpasang saat pelaksanaan, kini sudah tidak ada lagi begitu pengecoran rampung. Hilangnya papan informasi ini menambah panjang daftar kejanggalan dalam proses pembangunan yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Kordinator LSM Swastika Advokasi Nusantara, Jay, memberikan tanggapan serius atas kondisi tersebut. Menurutnya, keretakan dini pada beton adalah indikator kuat bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Retak sebelum dilalui warga itu bukan hal wajar. Ini sinyal bahwa kualitas pekerjaan sangat jauh dari harapan, Kami menduga kuat ada kelalaian teknis atau bahkan pengurangan mutu material. Proyek seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Jay. Selasa 25-11-2025
Jay juga menyoroti hilangnya papan informasi proyek setelah pengerjaan selesai.
“Papan KIP yang hilang itu mencurigakan. padahal Transparansi publik sangat penting untuk kontrol masyarakat mengenai kesesuaian Anggaran, Atau jangan jangan KIP itu sengaja dihilangkan untuk mengaburkan informasi. Kalau pekerjaannya benar, kenapa informasinya ditutup-tutupi? Ini harus diusut sampai ke dinasnya, ” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan ini dengan melayangkan surat resmi ke dinas terkait dan inspektorat daerah untuk memastikan adanya audit kualitas dan dugaan penyimpangan.
“Kami meminta dinas maupun Inspektorat turun tangan. Uang rakyat tidak boleh dijadikan bancakan. Masa beton baru dua hari sudah retak ini adalah bentuk pelecehan terhadap masyarakat,” tutupnya.
Retaknya beton di Klebet sebelum digunakan publik menjadi alarm keras bahwa pengawasan dan kualitas proyek infrastruktur daerah masih jauh dari harapan. Masyarakat menunggu sikap tegas DBMSDA sebagai penanggung jawab anggaran, bukan sekadar diam di tengah munculnya indikasi kejanggalan yang semakin terang benderang.(ahr)
