YOGYAKARTA,pelita.co, — Pemerintah bersama World Bank dan sejumlah kementerian/lembaga membahas kesiapan infrastruktur dasar di Kawasan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) sebagai bagian dari persiapan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Pembahasan tersebut berlangsung di De Loano Glamping, Borobudur Highland, pada, Senin (10/8/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari proses penilaian kesiapan kawasan sebelum memasuki tahap appraisal program.
Pertemuan melibatkan World Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta BPOB.
Dalam forum tersebut, BPOB memaparkan empat kebutuhan prioritas infrastruktur dasar, yakni peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan akses utama, pembangunan jaringan jalan internal, serta penyediaan jaringan air bersih.
Usulan tersebut sebelumnya telah diverifikasi secara teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Proses tersebut mencakup kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, serta dokumen lingkungan.
Direktur Utama BPOB, Agustin Peranginangin, mengatakan penguatan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama agar pengembangan Borobudur Highland dapat berjalan lebih optimal.
Baca Juga: BPOB Kembangkan Wisata Jemparingan di Borobudur Highland, Padukan Sejarah, Budaya, dan Alam
“Pembangunan infrastruktur dasar menjadi fondasi penting untuk membuka akses kawasan sekaligus mendorong masuknya investasi,” ujar Agus dalam pemaparan kegiatan.
Untuk meningkatkan aksesibilitas, BPOB mengusulkan kelanjutan penanganan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer. Ruas tersebut melanjutkan sekitar satu kilometer jalan yang sebelumnya telah dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain jalan, BPOB juga mengusulkan pembangunan jembatan utama sepanjang 53,5 meter dan jalan pendekat sepanjang 240 meter. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menghubungkan jalan nasional dengan kawasan otoritatif.
Di dalam kawasan, BPOB mengusulkan pembangunan jaringan jalan sepanjang tujuh kilometer. Jalan tersebut akan menghubungkan sejumlah klaster lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan luas sekitar 50 hektare.
BPOB juga menyiapkan pembangunan jaringan distribusi air dan fasilitas tampungan air baku. Infrastruktur air tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional kawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Dari sisi investasi, sejumlah calon investor disebut telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU). Namun, realisasi investasi masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama akses jalan, air bersih, dan jaringan listrik.
Baca Juga: BPOB Siapkan SDM Desa Penyangga Jadi Garda Terdepan Forest Wellness Experience Borobudur Highland
BPOB memperkirakan pengembangan kawasan tersebut berpotensi mendorong investasi hingga Rp1,5 triliun. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan di kawasan Borobudur Highland, tetapi juga masyarakat di kawasan penyangga Gelang Progo yang meliputi Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.
Sementara itu, perwakilan World Bank menekankan perlunya menentukan skala prioritas dalam pemilihan subproyek. Proyek yang memiliki dampak tinggi dan dapat memberikan hasil awal atau quick wins dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyiapan program.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar sekaligus menghubungkan pengembangan pariwisata dengan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas mengingatkan agar pengembangan kawasan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJPN, RPJMN, dan RKP.
Kawasan Otoritatif BPOB juga menjadi bagian dari usulan Kementerian Pariwisata dalam kerangka Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
Melalui penyiapan SQTDP, pemerintah berharap Borobudur Highland dapat berkembang sebagai kawasan pariwisata yang memiliki konektivitas memadai, layanan dasar yang lebih baik, serta mampu menarik investasi secara berkelanjutan.
Tahapan berikutnya akan diarahkan pada proses penilaian dan persiapan appraisal, disertai pembahasan lebih lanjut antara pemerintah, World Bank, dan kementerian/lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
