TANGERANG,Pelita.co – Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Harga dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Dalam arahannya,
Wabup Intan menegaskan bahwa pelaksanaan GPM tahun 2026 tidak boleh bersifat seremonial semata. Program tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau langsung masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan miskin ekstrem.
“Gerakan Pangan Murah jangan hanya jadi agenda rutin tanpa dampak. Subsidi harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Komoditasnya pun tidak boleh dibakukan, harus menyesuaikan kondisi pasar,” tegas Wabup Intan.
Ia menyebutkan, paket GPM dengan subsidi sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per paket perlu disesuaikan dengan fluktuasi harga komoditas strategis. Menurutnya, ketika harga telur dan daging ayam mengalami lonjakan, maka komoditas itulah yang harus diprioritaskan dalam paket pangan murah.
Lebih lanjut, Wabup Intan menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat oleh para camat, agar subsidi pangan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Wilayah pesisir utara (Pantura) seperti Teluknaga, Pakuhaji, Sepatan, Kronjo, Kemiri, hingga Mekar Baru disebut menjadi perhatian khusus karena tingkat kerentanan ekonominya.
“Segera lakukan validasi data masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Mereka adalah prioritas utama penerima manfaat GPM,” ujarnya.
Selain ketepatan sasaran, Pemkab Tangerang juga mendorong keterlibatan petani dan peternak lokal dalam mendukung ketersediaan pangan. Potensi peternakan ayam pedaging dan petelur di wilayah Kresek dan Gunung Kaler dinilai dapat diberdayakan untuk menekan harga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Wabup Intan juga menyoroti dampak cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, cabai, dan bawang.
“Saya turun langsung ke lapangan, minyak goreng mulai langka dan di beberapa pasar harganya sudah melampaui HET. Telur dan ayam juga sering mengalami kenaikan pada periode tertentu,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin dan berkelanjutan, agar langkah intervensi dapat segera diambil secara lintas sektor.
Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Cabang Tangerang, Riki Pebriadi, memastikan stok pangan di wilayah Tangerang Raya masih dalam kondisi aman. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sekitar 54.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga hampir satu tahun ke depan.
“Selain beras, stok minyak goreng Minyak Kita sekitar 11.000 ton, ditambah minyak premium, gula pasir, dan komoditas lainnya yang siap mendukung stabilisasi harga,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Tangerang masih terkendali. Pihaknya terus melakukan pemantauan harga mingguan serta intervensi pasar, termasuk distribusi minyak goreng langsung ke pengecer dan pelaksanaan Warung Tekan Inflasi sepanjang tahun 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten, perwakilan OPD, camat se-Kabupaten Tangerang, Perum Bulog Cabang Tangerang, serta instansi terkait lainnya.
Menutup rapat, Wabup Intan menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menyambut Ramadan dengan aman dan sejahtera.
“Pemerintah harus hadir memastikan ketersediaan pangan aman dan harga tetap terkendali, agar daya beli masyarakat tidak tergerus,” pungkasnya.(Ahyar)
