PURWOREJO, Pelita.co — Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama jajaran lintas sektor menggelar Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut kecelakaan beruntun truk tangki di Jalur Kalijambe pada 11 November 2025. Rapat berlangsung pada Jumat (14/11/2025) di Ruang Otonom Setda Purworejo.
Hadir dalam acara tersebut, berbagai unsur, mulai dari Dinas Perhubungan, kepolisian, DPRD, Balai Perhubungan, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, LSM, hingga unsur pemerintah desa.
Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Agus Widiyanto, yang menegaskan bahwa keselamatan di Jalur Kalijambe menjadi prioritas, mengingat rentetan kecelakaan sebelumnya yang menelan korban jiwa.
Anggota DPRD Komisi III, Tursiyati, memberikan apresiasi atas langkah cepat pemkab dan stakeholder pascakejadian. Menurutnya, penanganan kecelakaan tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus dibangun melalui kerja sama lintas instansi.
Ia menekankan pentingnya, Perbaikan sarana–prasarana,
Penerangan jalan yang memadai,
Edukasi berkelanjutan kepada pengemudi, Serta perhatian serius pada jalur rawan seperti Jalur Deandels di selatan Purworejo.
“Komisi III siap mendukung alokasi anggaran keselamatan jalan dalam RAPBD 2026,” ujarnya.
Kasatlantas Polres Purworejo melalui KBO Iptu Sayogi Pujo Wahyono menyampaikan bahwa polemik penetapan kelas jalan menjadi kendala teknis penindakan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa rekomendasi setelah kecelakaan pertama pada 7 Mei lalu belum sepenuhnya terlaksana.
“Kami kesulitan melakukan penindakan jika rambu dan kelas jalan belum jelas. Perlu keputusan tegas apakah truk berat boleh melintas di Jalur Kalijambe atau tidak,” tegasnya.
Perwakilan Balai Perhubungan Wilayah IV Magelang, Bekora Seputranto, ATD, MT. melaporkan sejumlah langkah yang telah dilakukan seperti pemasangan 20 rambu portable dari arah Magelang maupun Purworejo, Penambahan dan penggantian PJU untuk meningkatkan visibilitas,
“Rencana kita akan memasangan 20 rambu peringatan LP-LPJ, termasuk rambu “Turunkan Gigi Rendah”.ujarnya.
Selain itu, Balai juga menyatakan kesiapannya memasang rambu larangan truk sumbu 3, MST 8 ton, dan JBI 14 ton apabila regulasi resmi diterbitkan.
Sementara Plt Kadin PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dewa Puji Santosa,
menegaskan bahwa jalur penyelamatan (escape lane) sudah masuk program prioritas.
“Pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun 2025 dan konstruksi dimulai 2026,” jelas Dewa.
Selain itu, provinsi juga tengah memproses pembaruan penetapan kelas jalan untuk seluruh wilayah Jawa Tengah.
Kepala Desa Kalijambe, Yanto Singgih Prasetyo, mengusulkan pemasangan jalur kejut di depan SD Kalijambe. “Pemasangan Ini ditujukan untuk menurunkan kecepatan kendaraan saat memasuki zona rawan di sekitar kawasan pendidikan,” ujar yanto.
Sementara dari LSM Surya Mentari Semesta melalui Arbaah Mintaraga menyampaikan tiga poin utama yaitu, perlunya pos khusus pengecekan kelayakan kendaraan, penganggaran sarpras keselamatan Kalijambe harus dipastikan dan evaluasi terkait pembongkaran speed bump di Jalan Mayjen Sutoyo.
“Sebaiknya, dipasangan pita kejut lebih tepat dibanding speed bump yang sering menimbulkan komplain pengguna jalan,” harapnnya.
Dari kesimpulan rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Purworejo, Agus, merangkum beberapa keputusan yang disepakati lintas instansi, meliputi:
Pemasangan rambu larangan tronton oleh Balai Perhubungan Wilayah IV Magelang,
Pemasangan pita kejut (garis kejut) di jalur rawan.
Penambahan 20 titik rambu “Turunkan Gigi Rendah Sekarang”.
Penyelesaian pembebasan lahan jalur penyelamatan pada tahun 2025 dan Pembangunan escape lane dimulai 2026.
“Karena sudah disepakati semua, rapat kita tutup dengan komitmen seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan rekomendasi dapat dieksekusi untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan,” tutupnya.
