MANGGARAI NTT, Pelita.co- Pemerintah melalui Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai NTT mengeluarkan langkah tegas untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di tengah situasi tanggap darurat bencana gempa 7,7 SR yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu
Pemerintah kabupaten Manggarai mencegah upaya penimbunan serta penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran selama masa tanggap darurat berlangsung
Langkah tersebut dilakukan dengan memperketat pengendalian dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar
Penegasan itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Manggarai Nomor: 500/154/VIII/2026 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yang ditujukan kepada para pemilik/pengawas SPBU dan masyarakat Kabupaten Manggarai
Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas penanganan darurat, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, serta aktivitas masyarakat yang terdampak bencana serta memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat
Pemerintah Kabupaten Manggarai menegaskan beberapa ketentuan dalam pelayanan BBM bersubsidi, yaitu:
Baca Juga: Duka Flores Duka Demokrat, Agnes Menot Kunjungi Warga Terdampak Gempa Dan Berikan Bantuan Darurat
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Manggarai mengeluarkan beberapa penegasan atau larangan bagi pemilik atau pengawas PBU
SPBU dilarang melayani BBM bersubsidi bagi kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, dan kendaraan lainnya yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya
SPBU dilarang melayani pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken, kecuali konsumen memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Pelayanan BBM bersubsidi dibatasi sesuai ketentuan volume maksimal, antara lain:
Kendaraan roda 2 dan roda 3 dengan plat nomor yang sesuai ketentuan: maksimal 10 liter per hari
Kendaraan roda 4 yang terdaftar pada sistem Subsidi Tepat dan memiliki QR Code: maksimal 40 liter per hari
Baca Juga: Posko Penanggulangan Bencana Langke Rembong Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak
Kendaraan roda 6 yang terdaftar pada sistem Subsidi Tepat dan memiliki QR Code: maksimal 80 liter per hari
SPBU dilarang melayani kendaraan dengan Nomor Polisi yang sama untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang pada waktu dan hari yang sama
Pemilik dan pengawas SPBU diminta lebih selektif dalam pelayanan BBM bersubsidi agar penyaluran tepat sasaran dan tidak diberikan kepada konsumen yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi atau jenis BBM lainnya
Pemkab Manggarai menilai BBM memiliki peran strategis dalam dalam mendukung operasional posko tanggap darurat, ambulans dan fasilitas kesehatan, kendaraan distribusi bantuan, mobilisasi petugas, serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana
Pemerintah Kabupaten Manggarai mengajak seluruh pemilik dan pengawas SPBU untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, melakukan penimbunan, maupun pengisian BBM bersubsidi secara berulang, karena dapat mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat lain dan kebutuhan penanganan bencana
Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban distribusi BBM bersubsidi selama masa tanggap darurat
BBM harus tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta operasional penanganan bencana
Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, atau pelayanan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan kepada pihak berwenang
Untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat serta mendukung logistik dan operasional penanganan bencana tetap berjalan dengan baik, pemerintah Kabupaten Manggarai akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan
Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai “Bersama Jaga Ketersediaan BBM, Perkuat Respons dan Penanganan Bencana.”
