TANGERANG,Pelita co – Kepala Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Sarnin Ayub, memberikan Klarifikasi atas isu dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa, khususnya terkait pengadaan mobil siaga desa Tahun Anggaran 2024.
Ayub menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa untuk belanja mobil siaga. Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional desa tidak dapat dilakukan secara sepihak karena harus melalui mekanisme pengajuan, rekomendasi, persetujuan dinas terkait, serta proses lelang sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penggunaan dana desa tersebut harus masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa ( RKPDes ) Melalui Musyawarah Dusun ( MUSDUS ) Dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES ), serta melewati Proses evaluasi dan audit. Terkait mobil siaga, kami tidak pernah menganggarkan ADD karena anggaran desa tidak mencukupi,” kata Ayub, Kamis 29-01-2026
Ia menjelaskan, setiap pengadaan barang dan jasa di desa memiliki aturan ketat, termasuk persetujuan di tingkat atas.
Lebih lanjut, Ayub memastikan bahwa realisasi ADD di Desa Kedaung Barat telah digunakan sesuai pos anggaran masing-masing, seperti pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, insentif Ketua RT Dan RW, Belanja alat kantor, Biaya operasional pemerintahan desa, Honor untuk BPD Serta Tunjangan BPD serta kebutuhan lain yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
“Penggunaan anggaran desa berjalan sesuai koridor. Setiap dana yang turun digunakan sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan masyarakat, Ayub juga menyampaikan bahwa Saat Ini Desa Kedaung Barat Sudah Memiliki Keberadaan Mobil Ambulance Desa bukan Bersumber Dari Dana Desa. Namun Mobil Ambulans tersebut diperoleh dari Hibah Pribadi untuk kepentingan masyarakat Desa Kedaung Barat.
Ia menambahkan, meskipun nantinya tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, mobil ambulans tersebut tetap menjadi aset desa dan digunakan untuk kepentingan warga. Ayub pun menargetkan pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk pengentasan rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.(ahr)
