JAKARTA, pelita.co – Teknologi kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat. Salah satu terobosan yang kini menarik perhatian publik adalah fitur terbaru dari Google bernama AI Veo 3. Teknologi ini memungkinkan siapa saja membuat video realistis dari teks sederhana, dengan hasil yang nyaris tak bisa dibedakan dari video asli.
AI Veo 3 saat ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari hiburan, promosi produk, konten kreatif, hingga kritik sosial dan politik. Tak sedikit pula warga yang memanfaatkannya untuk menyampaikan keresahan terhadap kebijakan pemerintah—baik di level desa, daerah, hingga pusat—melalui video satir atau naratif visual.
Namun ironisnya, kritik yang disampaikan lewat media ini justru sering dianggap angin lalu. Banyak pemangku kebijakan belum memandang AI Veo 3 sebagai alat komunikasi publik yang sah, sehingga tidak muncul respons atau tindak lanjut. Video kritik digital dianggap sekadar hiburan, bukan pesan serius yang perlu didengar.
Fenomena ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pemahaman pemerintah terhadap media baru. Padahal, jika dikelola dengan baik, AI Veo 3 bisa menjadi sarana efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama generasi muda yang kini lebih aktif di ranah digital.
Tak hanya soal respons, penggunaan teknologi ini juga menyisakan tantangan besar: literasi digital. Generasi Baby Boomer dan Gen X, yang menduduki banyak posisi penting, masih kesulitan membedakan mana konten asli dan mana buatan AI. Hal ini bisa menimbulkan salah tafsir, bahkan disinformasi.
Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu duduk bersama. Perlu ada edukasi dan pemahaman yang luas tentang pemanfaatan teknologi seperti AI Veo 3. Jika dikelola dengan benar, teknologi ini bisa menjadi bagian dari demokrasi digital yang sehat, bukan ancaman.
AI Veo 3 adalah cermin zaman. Ia bisa menjadi hiburan, bisa pula menjadi peringatan. Tinggal bagaimana kita membacanya: sebagai lelucon, atau sebagai suara rakyat yang butuh perhatian.
Oleh: Gunawan Raharjo, S.I.Kom
Praktisi Komunikasi dan Kebijakan Publik
