Cegah TPPO, Polres Purworejo Edukasi 860 Warga dan Pelajar

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Adi Wahyu Nurhidayat, S.Tr.K., S.I.K., didampingi Kasi Humas IPTU Warsono, dalam kegiatan KRYD

PURWOREJO, pelita.co,– Berbagai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin berkembang menjadi perhatian serius Polres Purworejo. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan tersebut, jajaran kepolisian menggencarkan edukasi dan sosialisasi melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Purworejo menyasar 860 orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, guru, karyawan, orang tua hingga masyarakat umum.

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Adi Wahyu Nurhidayat, S.Tr.K., S.I.K., didampingi Kasi Humas IPTU Warsono, menjelaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak asasi manusia.

Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena pelaku TPPO kini menggunakan berbagai cara untuk mencari korban. Salah satunya melalui iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, tawaran pendidikan, hingga kesempatan bekerja di luar negeri dengan proses yang diklaim mudah dan cepat.

“Modus perekrutan ilegal, pemberian informasi palsu, hingga eksploitasi melalui media digital harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya dalam konferensi pers di Polres Purworejo.

Sebagai langkah pencegahan, Polres Purworejo melaksanakan tujuh kegiatan sosialisasi di lokasi berbeda. Kegiatan tersebut meliputi tiga sekolah, tiga tempat usaha berupa kafe, restoran atau tempat karaoke, serta satu kantor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Baca Juga: Operasi Zebra Candi 2026 Dimulai, Polres Purworejo Kerahkan 48 Personel Selama 14 Hari

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pola perekrutan korban, ciri-ciri TPPO, prosedur resmi penempatan tenaga kerja, hingga dampak dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

AKP Adi Wahyu menegaskan, upaya pemberantasan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar calon korban mampu mengenali dan menghindari berbagai bentuk penipuan maupun eksploitasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan imbalan besar yang tidak masuk akal. Legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja, kejelasan kontrak, serta tujuan penempatan harus diperiksa sebelum menerima pekerjaan.

Masyarakat juga diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Dokumen pribadi seperti identitas dan paspor harus tetap berada dalam penguasaan pemiliknya dan tidak diserahkan kepada pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, tawaran pekerjaan melalui media sosial maupun aplikasi digital perlu diteliti terlebih dahulu. Keluarga juga diharapkan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pekerjaan atau perjalanan ke luar daerah maupun luar negeri.

Polres Purworejo turut mengajak masyarakat menerapkan semangat Rise and Speak, yakni berani bersuara dan melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang.

Baca Juga: Polres Purworejo Ungkap Curanmor Lintas Kabupaten, Motor Korban Berhasil Dikembalikan

Jika mengetahui adanya perekrutan mencurigakan, penampungan ilegal, pemaksaan, atau dugaan praktik eksploitasi manusia, masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian atau instansi terkait. Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110.

Kegiatan KRYD pencegahan TPPO tersebut merupakan tindak lanjut perintah pimpinan Polri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan berakhir pada 19 November 2026.

Menutup keterangannya, Kasat Reskrim mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, keluarga, dan media untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan TPPO melalui penyebaran informasi yang benar dan edukatif.

Dengan meningkatnya pemahaman serta kepedulian masyarakat, diharapkan ruang gerak pelaku perdagangan orang semakin terbatas dan masyarakat Purworejo terhindar dari praktik eksploitasi manusia.