Inforial Selama Dua Tahun Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan Di Purworejo Meningkat

Selama Dua Tahun Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan Di Purworejo Meningkat

Selama Dua Tahun Pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan Di Purworejo Meningkat

, Pelita.co,-Sudah dua tahun pandemi Covid-19 berlangsung, hal itu mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo, dari semula 11,78 persen pada tahun 2020 menjadi 12,40 persen pada tahun 2021.

Posisi Kabupaten Purworejo masih masuk dalam Zona Merah, dimana angka kemiskinan tahun 2021 masih diatas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 10,14 persen dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79 persen.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Hj Yuli Hastuti SH saat memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, di Ruang Bagelen, Selasa (21/12/21).

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi dan Kesra, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinpermasdes, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LH, Kepala Dinperkimtan, Kepala Bappeda, Perwakilan Dinsos dan unsur terkait lainya.

Wabup mengatakan, bertambahnya penduduk miskin serta tingkat pengangguran merupakan salah satu dampak terbesar yang timbul akibat pandemi yang tidak kunjung berakhir. “Oleh karena itu diperlukan beberapa strategi dan kebijakan sebagai upaya penanganan dampak serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat,” tandas Wabup.

Baca juga :  Murah Meriah, Ini Inspirasi Hiasan Aquarium Cantik dan Modern!

Menurutnya, sinergitas dan keterpaduan program dan kegiatan di tingkat kabupaten dan tingkat desa sangat penting. “Jangan sampai terjadi tumpang tindih pengelolaan program dan kegiatan, yang justru berdampak pada tidak sesuainya program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan atau tidak adanya manfaat bagi generasi mendatang,” pesannya.

Wabup menegaskan bahwa kita harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam penanggulangan kemiskinan dimasa yang akan datang namun tidak terlepas dari RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

“Perencanaan penanganan kemiskinan yang semula bersifat teknokratis dan umum, di tahun mendatang akan lebih bersifat partisipatif, melihat permasalahan orang atau komunitas miskin tentang seberapa jauh mereka memiliki kemampuan kreatif, “katanya.

Wabup juga minta kepada para Kepala Perangkat Daerah, jika ada proposal dari desa dalam kategori merah agar diprioritaskan. “Mengenai RTLH saya berpesan agar pemberiannya dapat benar-benar sesuai dan tidak salah sasaran.

Baca juga :  Dindukcapil Purworejo Memperoleh Predikat Zona Integritas WBK 2021 Dari Menpan RB

Saya sangat prihatin dengan kenaikan jumlah kemiskinan ini, walaupun tadi disampaikan Kepala BPS ini masih dalam taraf wajar dibanding daerah lainya,” tambahnya. (Wan)