Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.(Dok Ist)

CIREBON, Pelita.co  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon segera meningkatkan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Pasalnya, mendekati akhir Juli 2021, berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 27 Juli 2021, realisasi belanja baru menyentuh angka 30,28%, sementara realisasi pendapatannya baru 41,37%.

“(Saat ini realisasi belanjanya) baru 30-an%. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50%, karena ini sudah masuk menjelang akhir Juli,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai melakukan dengan Pemkab Cirebon, Jawa Barat, Rabu (28/7/2021).

Sebelumnya, Mendagri dalam berbagai kesempatan kerap menyinggung soal realisasi APBD. Mendagri pun meminta agar penyerapan belanja pemerintah daerah dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Mendagri berharap, dengan mempercepat penyerapan belanja pemda, terutama belanja modal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua tahun 2021.

Baca juga :  Kemendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Penyelenggara Pemilu

“Sebentar lagi kita masuk Agustus, masuk bulan ke-8, realisasinya sebaiknya di atas 50%, uang beredar di masyarakat akan memancing swasta, dan kemudian terjadi peredaran uang di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga bisa tetap bertahan,” jelasnya.

Sementara itu, realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Cirebon mencatatkan realisasi sebesar 17,37%. Bila dirinci, sebesar 23,59%, dukungan 3,77%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan sebesar 94,69%, insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda) 16,73%, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas masih 0,00%.

“Dari dana realokasi 8% DAU dan DBH yang ditransfer pemerintah pusat, masih ada space yang cukup signifikan yang bisa digunakan untuk penanganan pandemi termasuk untuk dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan dan insentif tenaga kesehatan,” tandas Mendagri.

Source: Puspen